- Antara/ Andika Wahyu
VIVAnews - Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono membantah ada praktek penggelembungan anggaran alias mark up dalam pembelanjaan peralatan utama sistem persenjataan (alutsista). Menurut Panglima, pernyataan SBY soal mark up bukanlah berupa indikasi, tapi sekadar peringatan.
"Tidak. Itu kan hanya peringatan: jangan sampai mark up. Ya sudah, kami ikuti, jangan mark up," kata Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono sebelum rapat terbatas dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin, 31 Januari 2011.
Saat memberikan arahan dan pembekalan dalam Rapim TNI dan Polri di Balai Samudera, Jakarta Utara, Jumat 21 Januari 2011 lalu, Presiden SBY meminta agar praktik mark up anggaran TNI-Polri dihentikan. Selengkapnya baca di sini.
Menurut Laksamana Agus, selama menjabat sebagai Panglima TNI, tidak ditemukan adanya praktik penggelembungan anggaran belanja persenjataan. "Mungkin Beliau mensinyalir. Tapi sekarang belum ketemu lah," kata mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut ini.
Agus menegaskan, untuk kisaran harga persenjataan memang tergantung mutu barang terkait. Bisa jadi dengan spesifikasi barang yang sama tapi berasal dari merek dan kualitas yang berbeda.
"Misalnya, mobil sedan, satunya Mercedez, satunya Toyota. Itu tidak bisa dibilang mark up. Justru Presiden menekankan jangan sampai mark up, dan itu kami lakukan," dia menegaskan. (kd)
Musim Mudik Lebaran 2024, TPI Imigrasi Soetta Catat Pergerakan Penumpang Naik 10 Persen
Kenaikan jumlah penumpang itu yang pergi meninggalkan Indonesia atau ke luar negeri.
