Mahfud: Opinion Leaders Tahu Kebutuhan Bangsa

Mahfud MD Berkunjung ke Redaksi VIVAnews.Com
Sumber :
  • VIVAnews/Anhar Rizki Affandi

VIVAnews - Figur non partai politik (parpol) mengalahkan para pimpinan parpol dalam survei opinion leaders Lembaga Survei Indonesia. Bahkan, nama Ketua Mahkamah Konstitusi Moh Mahfud MD, tampil sebagai tokoh terbaik yang layak memimpin Indonesia ke depan.

Menurut Mahfud, survei tersebut tidak dimaksudkan untuk mencari popularitas melainkan kualitas seorang tokoh. Dia menegaskan bila yang dicari adalah popularitas maka yang tertinggi tentu para tokoh parpol.

"Orang-orang di luar parpol itu hanya dinilai oleh opinion leaders. Jadi mereka yang tahu kebutuhan bangsa dan negara tentang pemimpin yang baik. Sekarang masyarakat disadarkan, di luar popularitas ada sumber-sumber yang harus diperhatikan kalau ingin membangun bangsa dan negara," kata Mahfud di Hotel Millenium, Jakarta, Minggu 2 Desember 2012.

Namun demikian, Menteri Pertahanan era Presiden Gus Dur itu menegaskan bahwa dirinya belum memiliki keinginan maju sebagai calon presiden 2014 mendatang. Dia pun sempat mengeluh ketika terus dicecar wartawan dengan pertanyaan terkait hal tersebut.

"Kok itu terus ya yang ditanyakan. Secara official belum, karena partai nggak mungkin nawari ke orang. Saya juga nggak mungkin menawarkan diri," ujarnya.

Mahfud mengakui sejauh ini dia memang tidak menutup komunikasi dengan kalangan politisi. Namun, dia pun tidak pernah berbicara secara resmi dalam konteks Pilpres 2014. "Saya sering berbicara dengan tokoh-tokoh parpol secara tidak resmi. Itu sudah sejak lama berlangsung," ujarnya.

LSI menempatkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MT) Moh. Mahfud MD sebagai tokoh terbaik yang layak memimpin Indonesia ke depan. Dalam survei itu, Mahfud mengalahkan tokoh-tokoh politik seperti Anas Urbaningrum (Ketua Umum Partai Demokrat), Aburizal Bakrie (Ketua Umum Partai Golkar), Wiranto (Ketua Umum Partai Hanura), Prabowo Subianto (Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra) dan lainnya. (umi)

Saham Berdividen, Pilihan Terbaik untuk Investor Konservatif
Ilustrasi Gedung KPK.

KPK Ungkap Masih Ada 6 Menteri dan 3 Wakil Menteri Jokowi Belum Lapor LHKPN

KPK mengingatkan tingaal tiga hari lagi tenggat waktu bagi pejabat negara, termasuk menteri untuk melaporkan LHKPN.

img_title
VIVA.co.id
28 Maret 2024