Pejabat China Dilarang Pakai Pelat Militer di Mobil Mewah

Lelang pelat nomor mobil di China
Sumber :
  • Chinacartimes.com
VIVAnews
Mazda Hadirkan 2 Mobil Keren di Auto China 2024
- Pemerintah China mengumumkan peraturan baru untuk para pejabat militer. Mereka dilarang untuk menggunakan pelat nomor militer di mobil-mobil mewah milik mereka.

Denny Cagur Lolos Jadi Anggota DPR, Gimana Kariernya di Dunia Entertainment?

Dilaporkan
Usai Memilih Mualaf, Davina Karamoy Belum Siap Kenakan Hijab
CNN menguntip kantor berita
Xinhua
, Selasa 30 April 2013, peraturan itu diberlakukan lantaran banyak mobil mewah para pejabat militer yang dipasangi pelat nomor khusus instansinya, bertingkah sesuka hati, bahkan melanggar lalulintas di jalan raya.


Pelat nomor militer seperti "Golden Tiket" untuk para pejabat bisa disalahgunakan tidak membayar tol, menerobos lampu merah, dan parkir seenaknya.


"Dalam beberapa tahun terakhir, penyimpangan dalam penggunaan pelat mobil militer di mobil mewah pejabat telah menarik perhatian publik," demikian bunyi pernyataan Komisi Militer Pusat China.


Beberapa pengguna internet di negeri Tirai Bambu itu juga banyak mem-
posting
foto mobil-mobil mewah pejabat yang melanggar lalulintas ke media sosial Twitter. Salah satu yang paling populer yaitu limusin dengan pelat nomor militer.


Pelat militer dilarang dipasang di mobil mewah seperti Mercedes-Benz, BMW, Lincoln, Cadillac, Volkswagen Phaeton, Bentley, Jaguar, dan model Porsche Cayenne serta Audi Q7.


Peraturan itu juga menyebutkan pelat nomor militer tidak diperbolehkan untuk mobil dengan mesin lebih dari tiga liter, dan memiliki harga di atas US$73.000 (Rp709 juta).


Departemen militer sudah menarik pelat nomor yang mereka terbitkan, dan mengganti dengan yang baru, khusus untuk kendaraan militer. Ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pemalsuan.


Departemen Angkatan Darat China menyambut positif peraturan tersebut. Menurut mereka, ini diperlukan untuk mempertahankan reputasi militer di tengah kencangnya kampanye pemerintah dalam pemberantasan korupsi. (art)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya