OTOMOTIF

Jokowi: Mobil Murah Bikin Tambah Macet, Kami Mau Apa?

Pemerintah DKI akan menggunakan teknologi perang ala Rusia.
Selasa, 10 September 2013
Oleh : Desy Afrianti, Rohimat Nurbaya
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo

VIVAnews - Pabrikan mobil Toyota dan Daihatsu meluncurkan mobil murah terbarunya yakni Toyota Agya dan Daihatsu Ayla. Astra Daihatsu Ayla mematok mobil mereka dengan harga Rp76 sampai Rp106 juta sedangkan Astra Toyota Agya mematok Rp99,9 juta hingga Rp120,750 juta.

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, menilai mobil-mobil murah tersebut akan menambah macet Ibukota. Kehadiran mereka akan mementahkan rencana kebijakan genap-ganjil dan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar.

"Kalau tambah macet jelas. Tapi kami mau apa? Mau antisipasi bagaimana? Nanti kalau kami buat kebijakan genap ganjil, ada ERP, tapi ada mobil-mobil murah, ya percuma," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa 10 September 2013

Menurut dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menemukan cara yang ampuh untuk menekan produsen mobil supaya tidak terus-terusan meluncurkan mobil murah. Sebab, kata dia, untuk menekan produsen mobil tersebut pemerintah pusat yang harus turun tangan.

"Kalau saya (Pemprov DKI) bagaimana menekannya. Ya tidak mungkin itu kebijakan pemerintah pusat," ucap Jokowi.

Mobil murah Daihatsu Ayla dan Toyota Agya berkapasitas mesin 998cc itu secara resmi diluncurkan untuk pasar Indonesia Senin, 9 September 2013. Peluncuran baru bisa dilakukan setelah hampir setahun Agya dan Ayla pertama kali diperkenalkan ke publik pada 19 September 2012.

Rencana penerapan ERP yang sudah digaung-gaungkan sejak tahun lalu hingga kini belum terlaksana juga. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Chrysnanda Dwi Laksana, mengatakan, pihaknya bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih memproses kebijakan untuk mengatasi kemacetan di Jakarta.

Polda sendiri sudah membuat sistem Electonic Registratiton and Identification (ERI). Polda masih melakukan pendataan semua kendaraan dari sistem kertas diubah menjadi elektronik, prosesnya sudah mencapai 60 persen.

Namun, kata dia, hal ini belum bisa diterapkan lantaran terkendala dengan kebijakan. "Proses yang harus dibangun, pertama harus ada political will, ada suatu kesepakatan. Ini akan menjadi dasar kebijakan penerapan sistem ini. Hingga saat ini regulasinya belum ada," ujar Chrysnanda di Balai Kota, Jakarta, Jumat 5 Juli 2013.

Meski dari sisi kebijakan dan regulasi belum jelas, ide penerapan ERP sudah berkembang jauh. Bahkan Pemerintah DKI berenacana menggunakan teknologi perang ala Rusia. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama, menjelaskan teknologi perang milik Rusia tersebut biasanya digunakan untuk tracking kapal. Jika ada kapal ilegal atau kapal musuh di laut maka bisa diketahui keberadaannya. Kata dia, teknologi itu cocok juga diterapkan untuk sipil.    

"Jadi teknologi perang dipindah ke sipil. Yang di darat juga sama mulai dari bus sampai foto orang demo, apa pun bisa diidentifikasi. Bisa ketahuan langsung dipanggil namanya," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Selasa 9 April 2013.

Ahok memperkirakan biaya terknologi ERP dengan menggunakan alat tersebut akan lebih murah. Ke depannya bisa mendorong para produsen mobil menerapkan teknologi ini.  

 

 

TERKAIT
TERPOPULER
File Not Found