Politikus PDIP Berharap KPPU Berani Adili Yamaha Honda

Ilustrasi Honda di Indonesia Motorcycle Show
Sumber :
  • VIVAnews/Anhar Rizki Affandi

VIVA.co.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Arteria Dahlan menyambut positif sikap Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menelusuri dugaan persekongkolan dua pabrikan raksasa sepeda motor di Indonesia, Honda-Yamaha yang menciptakan kartel dengan menaikkan harga motor-motornya kepada masyarakat.

KPPU Bakal Tagih Denda ke Honda dan Yamaha

"Sah-sah saja mencari untung tapi mengatur harga jual di pasaran itu kan perilaku kartel yang merupakan kegiatan yang dilarang dalam konteks persaingan usaha," kata Arteria dalam pesan singkat di Jakarta, Rabu 20 Juli 2016.

Arteria meyakini, KPPU telah mengantongi dua alat bukti sehingga berani menyidangkan kedua produsen sepeda motor merek Yamaha dan Honda itu. Arteria mengharapkan, KPPU berani mengusut dugaan persekongkolan untuk memastikan persaingan usaha yang sehat.

KPPU Digugat Konsumen Skuter Matik

"Kasus ini membuktikan negara hadir di tengah masyarakat, ini kental dengan semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial. Saat ini kita juga butuh pengusaha yang nasionalis, tidak sekadar cari untung, tidak isap rakyatnya, tapi menjadi bagian dalam membantu menyelesaikan masalah kebangsaan," ujarnya.

Arteria menyayangkan, kedua produsen sepeda motor itu berani meningkatkan harga penjualan melebihi ongkos produksi. Sebab menurutnya, hal itu memberatkan masyarakat lantaran kebutuhan akan sepeda motor sebagai alat transportasi sangatlah tinggi.

Kasasi Ditolak MA, Honda dan Yamaha Dinyatakan Bersekongkol

Mengingat menurut dia transportasi publik belum hadir secara baik dan memenuhi standar pelayanan publik minimum.

"Kalau rakyat membeli motor, haruslah dipandang upaya sukarela rakyat membantu negara d sektor transportasi, harusnya diproteksi, harusnya pengusaha industri motor memahami itu bukan sebaliknya dijadikan ladang untuk mengeruk keuntungan yang besar. Celakanya yang paling banyak membeli adalah masyarakat menengah bawah atau berpenghasilan rendah," katanya.

Laporan Yunisa Herawati dari Jakarta

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya