- Blogotive.com
VIVA.co.id – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencecar Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) Gunadi Sindhuwinata perihal ada tidaknya peraturan tertulis mengenai persaingan sehat antar sesama anggota dalam sidang lanjutan Selasa malam kemarin.
Hal itu menyusul dugaan pelanggaran yang dilakukan dua anggotanya yakni Yamaha dan Honda terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
"Organisasi menyosialisasikan enggak undang-undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat," kata Ketua Majelis Komisi Tresna P Soemardi selaku pimpinan sidang bertanya kepada Gunadi.
Lalu secara diplomatis, Gunadi mengatakan begitu digulirkannya UU tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat itu pihaknya telah mengimbau kepada para anggota untuk menaati undang-undang tersebut.
"Kami mengimbau, meski itu tidak tertulis dalam suatu konduk asosiasi tapi kami anggap anggota itu setuju dengan cara kita mendukung undang-undang ini dengan melakukan persaingan secara terbuka dan fair," ujarnya.
Menurutnya, tak ada rumusan harga penjualan sepeda motor yang adil khususnya untuk jenis skuter matik. Katanya, setiap produk baru yang dikeluarkan disesuaikan dengan perkembangan investasi.
"Tidak ada rumusan yang fair seperti apa, tergantung model baru seperti apa dikembangkan investasinya bisa besar bisa kecil dari situ harga produksi yang terkait dengan ongkos produksi sangat menentukan sekali harga jual," kata dia.
Nasib Kartel Yamaha-Honda di Tangan Mahkamah Agung
KPPU menghukum denda Yamaha dan Honda.
